Pengelolaan hutan Indonesia banyak dipengaruhi oleh perubahan dinamis dalam kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian negara. Kebijakan pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam empat periode, antara lain; pertama, 1950-1975, kebijakan untuk perluasan areal pertanian ke wilayah hutan, yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, terutama di pulau Jawa, kedua, 1975-1990, kebijakan untuk menerbitkan ijin hak pengusahaan hutan, ketiga, 1990-1997, pemerintah mulai memberi perhatian pengelolaan hutan di luar kawasan hutan dan keempat, 1997 hingga sekarang, era reformasi dengan perubahan politik yang cukup signifikan setelah runtuhnya pemerintahan orde baru.

Sebagai salah satu negara dengan kekayaan dan keragaman alam serta budaya yang luar biasa, patutlah kalau  Indonesia dikatakan sebagai negara mega biodiversity kedua setelah Brazil. Dengan luas daratan sebesar “hanya” 1,5% dari seluruh luas permukaan Bumi ini, Indonesia merupakan tempat yang menyumbangkan lebih dari 10% tumbuh-tumbuhan di dunia, lebih dari 10.000 spesies pohon tegak di dunia, dan sekitar 25.000 sampai 30.000 spesies tumbuhan berbunga.

Kearifan lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataan terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial.