Jika melihatnya melalui atlas dunia, Pulau Sangihe hanya sekadar titik di antara kepulauan besar Nusantara yang menjadi batas paling utara Indonesia. Namun dalam dunia konservasi keragaman hayati global, pulau kecil ini memiliki nama besar.
Laut dalam yang mengelilingi Sangihe menjadi penghalang alami bagi persebaran flora dan fauna. Tak heran, pulau ini memiliki endemisitas keragaman hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan keragaman jenis burungnya saja, Sangihe menjadi satu-satunya rumah bagi sepuluh jenis burung endemis; kesepuluh jenis ini hidup di kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman.
Serindit sangihe, celepuk sangihe, raja-udang bengkaratu, udang-merah sangihe, paok sangihe, anis-bentet sangihe, brinji-emas sangihe, burung-madu sangihe, kacamata sangihe, dan seriwang sangihe, menggantungkan hidupnya dari ekosistem hutan Gunung Sahendaruman. Karena itu, Profil Ekosistem Wallacea memasukkan Gunung Sahendaruman sebagai KBA (key biodiversity area) prioritas yang masuk ke dalam area pendanaan Sangihe-Talaud dan Koridor Laut Sulawesi Utara, Program Kemitraan Wallacea.
Sayangnya, praktik alih fungsi lahan mengancam kawasan hutan lindung Sahendaruman yang kini hanya tersisa tidak lebih dari 500 hektare. Dampak buruk degradasi hutan tidak hanya mengancam kelestarian keragaman hayati Pulau Sangihe, tetapi juga mengancam penghidupan ribuan masyarakat yang tinggal di 25 kampung di sekitarnya. Sebab, hutan lindung menyediakan layanan alam vital bagi masyarakat, terutama sebagai sumber pasokan air bersih.
Sumber air ini juga yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memasok aliran listrik ke seluruh wilayah di kabupaten kepulauan ini. Ekosistem hutan yang sehat tentu saja mampu menunjang produktivitas berbagai komoditi pertanian unggulan Sangihe seperti sagu, kelapa, cengkeh, dan pala. Tetapi, perluasan lahan pertanian memicu praktik alih fungsi pada beberapa sisi hutan lindung Gunung Sahendaruman.
Penetapan batas hutan lindung telah menimbulkan menimbulkan kontroversi sejak awal. Sebagian besar masyarakat di seluruh kampung yang berbatasan dengan hutan lindung menolak pemasangan patok batas karena tidak disertai sosialisasi dan konsultasi. Munculnya potensi konflik di satu sisi dan tidak adanya manajemen di tingkat tapak membuat hutan Sahendaruman terus terdegradasi secara pelahan tapi pasti.
Program Kemitraan Wallacea melalui proyek “Pelestarian Hutan Lindung Gunung Sahendaruman bagi Konservasi Jenis Terancam Punah dan Layanan Alam” berupaya menahan laju kerusakan dan membangun tata kelola kehutanan yang baik di Pulau Sangihe. Bersama Perkumpulan Sampiri sebagai mitra lokal, edukasi sekaligus konsultasi mengenai nilai penting hutan lindung kepada warga di tiga kampung sekitar Gunung Sahendaruman menjadi pendekatan mendasar di awal proyek.
Pendekatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemetaan tata ruang partisipatif sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam kampung. Ketiga kampung tersebut antara lain Kampung Malamenggu, Kampung Bukide, dan Kampung Pelelangen. Hasil dari proses pelaksanaan proyek selama lebih dari setahun adalah kesepakatan tata ruang setempat yang mengatur wilayah pemukiman, wilayah pertanian, dan wilayah lindung.
Setelah kesepakatan disahkan menjadi peraturan kampung pada 2016, warga tidak lagi membuka dan menggarap kebun di kawasan hutan. Mata air dan daerah rawan longsor yang terletak di kawasan pertanian dan perkebunan juga menjadi kawasan lindung. Secara keseluruhan ada 2.157 hektare hutan lindung yang disepakati untuk dijaga oleh warga di tiga kampung.
Sejumlah perubahan nyata di tingkat tapak mulai lahir usai kesepakatan itu dan memicu perubahan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pendekatan proyek ini direplikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Kemapung Lelipang, Kecamatan Tamako. Fokus kegiatan replikasi ini adalah merevisi Peraturan Kampung Ulung Peliang tentang Pelestarian Alam Kampung.
Pemerintah Kampung Lelipang mengadopsi hasil revisi peraturan tersebut menjadi program kampung dan mengalokasikan dana kegiatan lingkungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) 2017. Melalui strategi pengembangan partisipasi warga, upaya pelestarian hutan lindung Sahendaruman tidak hanya berhasil di lokasi proyek, melainkan telah direplikasi oleh warga kampung lain, pemerintah kampung, juga pemerintah kabupaten.
Burung Indonesia terus mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan di Sangihe dan Sulawesi Utara agar pelestarian hutan didukung oleh seluruh warga dan pemerintah kampung di sekeliling Gunung Sahendaruman. Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Gaghana, mendukung pelestarian Gunung Sahendaruman sebagai penyedia layanan alam yang akan menjadi penopang bagi ketahanan pangan kabupaten kepulauan ini. (AWY)
***
Program Kemitraan Wallacea merupakan program kemitraan yang dilaksanakan oleh Burung Indonesia atas dukungan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) untuk meningkatkan kapasitas dan peran organisasi masyarakat sipil dalam pelestarian keragaman hayati di kawasan biogeografi Wallacea.