Skip to content Skip to footer

Pengelolaan Perhutanan Sosial Harus Mengarah Hingga ke Tingkat Desa

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sulawesi Selatan menggelar lokakarya percepatan perhutanan sosial di Hotel Remcy, Kota Makassar, Rabu (29/11), untuk merumuskan dan menyusun perencanaan berdasarkan realitas implementasi dan harapan capaian terkait pengembangan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan.  Lokakarya ini difasilitasi oleh Sulawesi Community Foundation (SCF).

Para pihak yang tergabung dalam tiga kelompok diskusi terarah membahas kajian pengelolaan kawasan, kebijakan dan kelembagaan, dan pengelolaan usaha perhutanan sosial. Setiap kelompok berupaya mengidentifikasi masalah, alternatif solusi, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk merumuskan rincian rencana kerja (roadmap) Pokja PPS Sulawesi Selatan.

Burung Indonesia bergabung bersama kelompok diskus kebijakan dan kelembagaan bersama AMAN Sulawesi Selatan, Perkumpulan Wallacea Palopo, Yayasan Bumi Sawerigading, PINUS, akademisi Universitas Hasanuddin, dan sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhasil merekomendasikan skema kebijakan dan kelembagaan.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Sampe Paembonan, sebagai perwakilan kelompok diskusi kebijakan dan kelembagaan mengatakan mekanisme pengelolaan perhutanan sosial harus dimulai dari tingkat provinsi hingga desa secara optimal. “Sinergi masing-masing lembaga baik SKPD, NGO, dan masyarakat diperlukan dalam percepatan Perhutanan Sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, Irawan Madjid, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan proses terencana yang dilakukan oleh para pihak di Pokja PPS Sulawesi Selatan  berperan penting untuk mengimplementasikan rencana percepatan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. “Perhutanan Sosial tidak hanya berbicara target luasan ijin yang dikeluarkan, namun pengembangan usaha kelompok dalam pengelolaan hasil hutan secara kolektif, ” katanya.

Irawan menyarankan agar Pokja PPS mengimplementasikan tugasnya hingga ke tingkat tapak untuk menyinergikan peran para pihak, membangun jejaring, dan mendorong ketersediaan anggaran perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, termasuk mendorong Alokasi Dana Desa (ADD) untuk percepatan perhutanan sosial di tingkat desa. (AFA)

id_IDIndonesian